Egir Rivki - detikNews
Jakarta - Penambahan jabatan wakil menteri dalam reshuffle KIB II dinilai justru membuat masalah baru. Bukannya melakukan reshuffle, Presiden SBY justru sedang melakukan re-bubble (penggelembungan).
"Masalah yang dihadapi Wamen nanti adalah koordinasi, kita tahu kelemahan bangsa kita dari dulu adalah kordinasi. Kordinasi antar menteri dengan kementerian luar maupun kordinasi wamen dengan menterinya," ujar pakar komunikasi Politik UI, Effendi Gazali saat berbincang dengan detikcom, Rabu (19/10/2011).
Ia menjabarkan, jabatan Wamen yang banyak diangkat oleh Presiden SBY justru akan menambah beban biaya baru. Kendati yang diangkat menjadi wamen adalah sosok profesional di bidangnya, namun Effendi tidak menganggap tugas-tugas wamen maupun menterinya seperti yang tercantum dalam pasal 10 UU 39 Tahun 2008.
"Lalu, adakah yang menyatakan tugas wamen atau kementerian tertentu yang tugasnya menyelesaikan kasus HAM, mengamankan wilayah perbatasan, dan secara sungguh-sungguh melindungi TKI kita di luar negeri," paparnya.
Dosen UI ini juga menjabarkan, reshuffle yang dilakukan presiden bukanlah sebuah perubahan. Melainkan sebuah penggelembungan jabatan dengan banyaknya jabatan wamen.
"Re-buble, artinya melakukan suatu perubahan membuat bentuk yang lain, tetapi membuat jadi menggelembung dan menjadi lebih besar," ucap Effendi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar