INILAH.COM, Jakarta - DPR memuji langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengurangi intervensi politik ke tubuh Kementerian BUMN.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartanto kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (22/10). "Intervensi Kementerian BUMN terhadap perusahaan milik negara harus dikurangi, karena intervensi korporasi saat ini sudah tidak sama lagi. Dan juga di Kementerian BUMN harus ada pembinaan yang lebih baik ke depannya," ujarnya.
Intervensi politik itu, menurutnya, lebih ke arah aksi korporasi. Dalam hal ini Kementerian BUMN harus memberikan keleluasaaan kepada BUMN untuk melakukan aksi korporasi. Setelah diberikan kelekuasaan untuk menjalankan aksi koorporasi, maka dapat diminta pertanggungjawaban dari aksi koorporasi yang akan dilaksanakan.
Airlangga menambahkan, dengan adanya intervensi aksi koorporasi di tubuh BUMN, sudah seharusnya BUMN harus menyempurnakan landasan hukum yang kuat terhadap aksi korporasi tersebut. [cms]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar