PKS: Pembubaran KPK Bukan Sikap Partai

VIVAnews - Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menegaskan pernyataan koleganya Fahri Hamzah yang "ingin membubarkan KPK" adalah dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR, bukan mewakili PKS.

Menurut Kamal, PKS berkomitmen mendukung KPK. Sebab, pendirian lembaga itu merupakan amanah reformasi. "Jangan pernah lupa ketika ada pembahasan RUU KPK dan Pengadilan Tipikor, justru kami berada di garis depan, jangan sampai ada pemangkasan kewenangan KPK," kata Kamal di DPR, Selasa 4 Oktober 2011.

Menurut dia, salah satu amanat reformasi yang paling penting adalah agenda pemberantasan korupsi. "PKS punya komitmen tinggi untuk agenda itu," ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu bentuk komitmen itu ditunjukkan dalam seleksi pimpinan KPK. PKS kini sedang mengumpulkan masukan dari masyarakat, LSM, serta berbagai pihak lainnya soal siapa yang paling layak memimpin lembaga antikorupsi itu. "Akan kami serap semuanya dalam rangka pemilihan pimpinan KPK dan pembahasan revisi UU KPK," kata dia.

Toh demikian, Kamal tetap membela Fahri. Dia mengatakan, lontaran pernyataan Fahri adalah dalam rangka kerja pengawasannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Menurutnya, tidak ada lembaga yang tanpa cacat, sehingga tidak perlu alergi kritik.

"Karena ada masukan-masukan ke kami bahwa KPK sudah mulai kurang komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi. Tapi, tentu saja pembenahannya harus melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku di DPR ini," ujarnya.

Lantas, apakah Fraksi PKS akan menindak Fahri?
Kamal kembali berkelit, "Kan bisa dilihat redaksinya, bahwa itu keyakinan akademiknya. Dan Beliau (Fahri) bicara dalam kapasitasnya sebagai pimpinan Komisi III."

Lontaran "pembubaran KPK"--yang lalu dikecam luas itu--disampaikan Fahri Hamzah dalam rapat konsultasi KPK dengan pimpinan DPR, Senin kemarin, 3 Oktober 2011. Dia menyatakan ingin KPK dibubarkan karena merupakan lembaga superbody yang bertentangan dengan asas demokrasi. "Lebih baik KPK dibubarkan, karena saya tidak percaya institusi superbody dalam demokrasi. Tidak boleh ada institusi superbody dalam demokrasi," kata Fahri. (kd)