VIVAnews – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Jumat 29 November 2013, menyatakan penambahan kapal selam sangat penting dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) negara. Jika Indonesia memiliki armada kapal selam lengkap, Purnomo yakin pertahanan negara akan lebih kuat sehingga Indonesia tidak mudah disadap pihak asing.
“TNI Angkatan Laut mengatakan, kalau RI punya kapal selam 10-15 buah, kita tidak akan disadap lagi,” kata Purnomo dalam diskusi panel bertajuk ‘Membangun Kemampuan Kekuatan Pertahanan Berkelanjutan’ yang diselenggarakan oleh Forum Pemred di Jakarta.
Menurut Purnomo, pembangunan sistem pertahanan merupakan bagian dari harga diri bangsa. “Bangsa yang kuat adalah bangsa yang kuat pertahanannya,” ujar dia.
Namun dinamika politik bisa mengancam proses pembangunan alutsista yang telah dipersiapkan dan tengah dilakukan. “Kalau presidennya tidak mengerti militer, bisa saja program tidak berlanjut. Jadi komitmennya harus kuat,” kata Purnomo.
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, dalam forum yang sama mengatakan TNI Angkatan Laut masih lemah dalam menjaga pertahanan laut di negeri ini. Oleh sebab itu perlu diperkuat dengan pembangunan alutsista berupa armada kapal selam yang lengkap.
Sebelumnya, terungkap Indonesia menjadi target penyadapan Australia dan Amerika Serikat. Badan Intelijen Australia (DSD) menyadap ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat tinggi RI pada Agustus 2009.
Motif Penyadapan
Mantan Duta Besar RI untuk Rusia, Hamid Awaluddin, menduga penyadapan oleh Australia untuk membidik rencana RI membeli kapal selam Rusia. Pasalnya, tarik-ulur atau negosiasi seputar jadi-tidaknya Indonesia membeli kapal selam Rusia terjadi pada Agustus 2009.
“Teknologi kapal selam yang saat itu hendak dibeli Indonesia dari Rusia sungguh dahsyat. RI berencana membeli dua kapal selam. Kalau jadi, (Australia) tentu takut sama kita,” kata Hamid kepada VIVAnews beberapa waktu lalu.
Sejumlah pejabat RI yang ketika itu disadap oleh Australia, diyakini Hamid ada kaitannya dengan rencana pembelian kapal selam Rusia itu. “Sofyan Djalil saat itu Menteri Negara BUMN, Sri Mulyani Indrawati saat itu Menteri Koordinator Perekonomian. Mereka terkait dengan aspek ekonomi negosiasi itu (kapal selam), yakni pembiayaan. Ada anggarannya atau tidak,” kata Hamid.
Penyadapan terhadap Sofyan Djalil juga terkait dengan dana BUMN untuk membangun dermaga kapal selam tersebut. Sementara Dino Patti Djalal yang juga disadap ketika itu merupakan Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri. Komunikasi-komunikasi dari pihak asing sangat mungkin masuk melalui Dino.
Pada akhirnya, kata Hamid, Indonesia batal membeli kapal selam Rusia karena alasan keterbatasan biaya. RI akhirnya lebih memilih membeli kapal selam Korea Selatan.
Rusia pada tahun 2012 memiliki 60 kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi canggih. Meskipun pembelian kapal selam dari Rusia batal dilakukan pada tahun 2009 itu, kini Rusia kembali menawarkan 10 unit kapal selamnya kepada Indonesia. (ren)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar