VIVAnews - Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku, tidak mengerti laporan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebut kementeriannya tidak transparan.
"Tidak ada transparannya bagaimana. Itu yang kami tidak jelas," ujar Suryadharma Ali usai menghadiri HUT TNI di Cilangkap, Rabu 5 Oktober 2011.
Terkait hal itu, KPK telah melaporkan kementerian agama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurutnya, untuk menjaga transparansi, kementeriannya sudah diawasi oleh pengawas internal dan inspektorat jenderal. Sementara, dari luar, Badan Pengawas Keuangan, KPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. "Oleh DPR dan DPD juga. Itu terbuka. Mana bisa kita ngumpetin data," ucapnya.
Untuk itu, Suryadharma akan mengirimkan surat kepada KPK untuk mempertanyakan prihal laporan tidak transparan pada kementeriannya.
"Kami ingin berkirim surat ke KPK, minta penjelasan apa yang dimaksud dari tidak transparan. Kalau apa yang dilaporkan ke presiden itu terkait 48 temuan rawan korupsi, itu sedang dalam penyelesaian. Tapi kalau itu yang dimaksud," tuturnya.
Namun, dia mengaku, saat ini belum dipanggil oleh Wakil Presiden Boediono terkait laporan KPK itu. "Belum ada panggilan," imbuhnya.
Dari 48 itu, apa saja? "Memang ada bagian-bagian yang tidak bisa difollow up. Salah satunya usulan KPK soal undang-undang tentang haji diamandemen," jelasnya.
Selain Kementerian Agama, dua kementerian lainnya yakni, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri juga dilaporkan kepada Presiden SBY. (eh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar