Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta - Komite etik telah merampungkan tugasnya dalam menelusuri ada tidaknya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pejabat KPK. Tak hanya itu, komite ternyata juga meninggalkan catatan kritis terkait administrasi di KPK yang dianggap tidak rapih.
"Secara organisatoris, kesan yang saya peroleh, organisasinya (KPK) memang lebih hebat dari organisasi yang ada di negara ini. Tapi ada yang tidak terlalu rapi, sedikit ceroboh, ada surat yang diajukan tidak dijawab, ditanyakan suratnya mana, hilang," kata anggota Komite Etik Nono Makarim di gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Rabu (5/10/2011).
Menurut Makarim, sebagai lembaga pemberantasan korupsi tentu menuntut adanya sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi. Jangan sampai sikap pegawai maupun pimpinan KPK terkesan angkuh.
"Sorotan yang juga saya anggap tidak proporsional, eksistensi KPK ini. Ujiannya orang -orang profesional, jujur, sifat-sifat demikian dianggap beberapa pihak menciptakan sikap orang-orang KPK yang keliatannya seperti arogansi, karena superbody orang jujur, orang cerdas, maka sikap-sikap itu dianggap arogan," jelasnya.
Komite Etik juga berharap nilai-nilai UU dan UUD bisa dijadikan pedoman untuk aturan kode etik KPK. Tidak hanya UU KPK.
"Alangkah baiknya KPK itu punya suatu dewan, yang orangnya, anggotanya ahli di bidang etik, ahli dibidang code of conduct," imbuh Makarim.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar