INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyatakan akan mengevaluasi secara keseluruhan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bentuk evaluasi tersebut salah satunya dengan cara melakukan revisi terhadap undang-undang KPK.
"Akan dievaluasi secara keseluruhan. Hasil eveluasi itu, nantinya akan berujung pada perbaikan undang-undang (KPK). Seperti kasus Century anda lihat. Setelah kasus Century rekomendasi paripurna adalah perbaikan undang-undang yang terkait dengan ini. Ini yang kita maksud dengan learning proses kita sebagai sebuah bangsa. Itu yang kita ingin kembangkan," ujar Anis di Gedung DPR, Senayan, Kamis (6/10/2011).
Menurutnya, selain melakukan revisi terhadap undang-undang KPK, DPR juga akan mengevaluasi dengan mengaudit KPK secara keseluruhan. Karena sebagai lembaga publik harus menunjukkan transparansi.
"Audit lembaga KPK hanya salah satu alat. Atau mau bikin pansus dan sebagainya itu hanya alat. Tetapi ide dasarnya adalah melakukan evaluasi terhadap sebuah lembaga publik. SBY didemo setiap hari saja tapi tidak sensitif kok. Orang bubarin Banggar, bubarin DPR tidak sensitif kok. Kita ingin buka dulu wacana ini agar semua orang bisa melakukan evaluasi secara rasional. Itu dulu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Anis mengatakan, selama ini orang-orang yang mengkritik KPK dianggap sebagai pembela koruptor. Padahal kritikan itu dilakukan untuk menjadikan lembaga tersebut menjadi lebih baik.
"Kita perlu menghilangkan sikap anti kritik seperti itu. Menurut saya lebih penting kita membuka dulu supaya orang tidak takut mengkritik KPK. Kalau sekarang orang takut mengkritik KPK karena takut dituduh pro koruptor. Kan akhirnya kita membodohi diri sendiri secara terus menerus. Ini yang harus kita hilangkan supaya semua lembaga publik kita taruh dalam akuarium, kita tonton baik-baik. Ini kerjaanya bagus atau tidak. Itu sederhana saja," katanya. [mvi]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar