Soal Upah, Presiden SBY: Kita Ingin Buruh Sejahtera, Juga Tidak Ada PHK

Oleh : DESK INFORMASI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Pemerintah akan membantu dunia usaha dalam menjalankan usahanya, tetapi Presiden meminta agar dunia usaha dapat memberikan kontribusi kepada bangsa, sehingga negara dapat melewati masalah ekonomi.

Saat menerima pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Istana Bogor, Senin (4/11) siang, Presiden mengingatkan bahwa ekonomi dunia dan bangsa belum aman. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar semua pihak untuk mengantisipasi masalah ekonomi dan all out untuk mengelola masalah tersebut.

"Saya harap para menteri dan jajaran pemerintah lainnya untuk mencermati agar sinergi antara pemerintah, baik pusat dan daerah, dengan dunia usaha makin baik. Kalau sinerginya makin baik, pasti kita akan berbuat kebaikan untuk perekonomian dan rakyat kita," ujar SBY.

Presiden berpesan agar para pemimpin memahami apa yang menjadi kekuatan ekonomi, potensi, dan peluang usaha, skaligus mengetahui kelemahan kita. Pemahaman tersebut perlu dicarikan peluang baik diluar pulau Jawa, kawasan, maupun dictingkat global untuk memperoleh peluang yang lebih banyak.
Dalam kesempatan itu, Presiden menyinggung beberapa masalah ekonomi, seperti kekurangan stok daging sapi. Presiden mengatakani, masalah ini memang dapat diatasi dengan importasi, tetapi ketergantungan impor daging sapi juga tidak bagus. Oleh karena itu, pemerintah telah merintis kerjasama dengan pihak Australia untuk mendorong ketersediaan stok daging sapi.

Adapun menyangkut masalah upah buruh, Presiden selalu mengajak dunia usaha dapat duduk bersama dengan para buruh. Peran dunia usaha, kata Presiden, tidak lepas dari jasa para buruh. Karena itu, ia meminta pengusaha dan buruh berkomunikasi dalam mengatasi masalah upah. "Saya katakan masa upah buruh murah sudah selesai. Tidak boleh lagi dijadikan keunggulan komparatif," kata Presiden.

Presiden mengungkapkan, buruh layak untuk sejahtera. Namun demikian, penentuan upah buruh juga harus rasional mempertimbangkan kondisi dan situasi ekonomi perusahaan. "Peningkatan upah buruh dengan kemampuan dunia usaha, bicarakan baik -baik. Ketemu, dijalankan. Ketika sudah berjalan, jangan disegel, kita ingin buruh sejahtera, perusahaan juga tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jangan dibiarkan kalau ada kekerasan yang tidak perlu," kata presiden.

Presiden kembali menegaskan bahwa pilihan ekonomi jangan sepenuhnya diserahkan pada pasar karena pasar sering tidak sempurna. Namun, apabila terlalu banyak kontrol pemerintah juga akan berdampak tidak baik. Oleh karena itu diperlukan kepatutan.
"Kalau kita menganut kapitalisme fundamental maka kita akan gagal. Tapi pasar yang bagus juga akan lebih efisien. Kalau pemerintah terlalu mengontrol, maka akan tidak baik juga. Perlu kepatutan dimana pemerintah mendorong menciptakan regulasi dan infrastruktur," tutur Presiden SBY.

Tidak Emosional

Presiden yang didampingi Wakil Presiden (Wapres) Boediono juga menyinggung kritik beberapa pihak yang menuding pemerintah tidak pro rakyat. Presiden menjelaskan bahwa tidak ada para pemimpin yang tidak memperjuangkan kepentingan nasional.  Presiden meminta dunia usaha agar tidak terikut dengan pemikiran emosional yang kerap menuduh pemerintah tidak prorakyat dalam program-programnya.

"Kalau setiap saat dicurigai tidak pro rakyat dan sebagainya, maka kita akan ikut-ikutan pada suatu yang tidak tepat," kata SBY.

Presiden SBY mengakui menjelang Pemilu makin banyak pemikiran dan tuduhan yang emosional. Hal ini dapar mempengaruhi masyarakat namun tidak selalu bisa dikoreksi. Oleh karena itu Presiden meminta pelaku bisnis tetap fokus dalam memajukan pertumbuhan ekonomi yang mana akan selalu didukung oleh pemerintah.

"Ditengah musim politik orang bicara apa saja. Teguhlah, mari kita lakukan dan mari kita kerjakan," pesan Presiden SBY .

Saat menerima pengurus KADIN itu, Presiden SBY juga didampingi oleh Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhuka Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Lakono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menperin MS Hidayat, Menteri ESDM Jero Wacik, Mendag Gita Wirjawan, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Jaksa Agung Basrief Arief.

Sedang pengurus KADIN yang hadir antara lain Ketua Umumnya Suryo Bambang Sulisto, Anindya N. Bakrie, Emirsyah Satar, dan Peter F. Gonta. (PS/Humas Setkab/ES)