Penyadapan, Hendropriyono: Dampak Politiknya Liar

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Purnawirawan) Abdullah Makhmud Hendropriyono mengatakan, kebocoran dokumen ihwal penyadapan yang dilakukan Australia tak bakal mengancam keamanan Indonesia. Buktinya, kata dia, hingga sebelum penyadapan itu ketahuan, hubungan Indonesia-Australia masih sangat baik.

"Ini berbeda kalau hubungan kedua negara memang jelek. Faktanya kan tidak," kata Hendro kepada Tempo saat ditemui di rumahnya di daerah Senayan, Jakarta, Kamis, 21 November 2013.
Dari kebocoran penyadapan itu, justru dampak politik yang terasa. Belakangan, isu penyadapan diungkit partai politik agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang penyadapan, supaya Komisi Pemberantasan Korupsi tak memiliki kewenangan penuh atas penyadapan. "Dampak politiknya jadi liar ke mana-mana. Tak ada gunanya," kata dia.
Laporan penyadapan Australia terhadap Indonesia dimuat di harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan negara-negara lain. Laporan juga menyebutkan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar AS di Jakarta.
Laporan terkini dari lansiran media berita Australia itu menyebutkan bahwa penyadapan dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009. Selain terhadap SBY, penyadapan juga dilakukan terhadap Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri. Semua laporan itu didasari oleh bocoran dokumen dari mantan intelijen AS, Edward Snowden.