Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar peta jalan pendidikan menuju 2045 atau 100 tahun merdeka harus dapat mendorong terciptanya sebuah bangsa yang rukun, majemuk dan menghilangkan konflik serta benturan horizontal yang acap terjadi.

"Pesan saya pendidikan juga harus menyumbang agar bangsa ini tetap rukun, bangsa kita sangat majemuk, akar konflik di mana-mana, lihat sejarah kita sejak 1945, bahkan sebelum 1945, konflik, benturan, kekerasan horizontal. Kita harus mengubahnya melalui pendidikan," kata Presiden Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat, saat memberikan pembekalan kepada peserta program pendidikan di Lembaga Pertahanan Nasional.

Pendidikan, kata Presiden, harus berfungsi sebagai poros utama untuk menuju Indonesia 2045 yang oleh Presiden Yudhoyono ditampilkan dalam visi Indonesia dengan ekonomi kuat dan demokrasi yang matang,

"Maka pada 2045 ekonomi di negara ini haruslah ekonomi yang kuat, ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi yang adil dan merata. Jadi kalau 2045 kita punya ekonomi kuat, adil dan berkelanjutan itu sudah menjawab atau sesuai dengan apa yang dirumuskan para pendiri republik dalam UUD," katanya.

Untuk mencapai peradaban unggul itu, tambah Presiden, Indonesia harus maju, menguasai iptek, adaptif, dan inovatif.

Presiden pada kesempatan itu juga menggarisbawahi peran penting kepemimpinan dan pendidikan politik. "Pemimpin dipersyaratkan untuk memiliki integritas, kapasitas, aksesbilitas yang baik dan siap menjadi pemimpin," katanya.

Pembekalan kali ini diikuti oleh sedikitnya 130 peserta yang pada kesempatan itu menyampaikan laporan hasil seminar terkait dengan tema pendidikan dengan judul "Membangun Paradigma Baru Pendidikan Nasional guna Menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka dalam rangka Ketahanan Nasional".

Temai lainnya, "Peningkatan Kualitas Pemimpin Tingkat Nasional guna Percepatan Pembangunan Nasional dalam rangka Meningkatkan Daya Saing Bangsa", dan "Revitalisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila guna Membentuk Karakter Bangsa dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional".

Para peserta itu berasal dari berbagai kalangan antara lain TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian, Mahkamah Agung, pemerintah provinsi, KADIN dan peserta dari luar negeri antara lain Jordania, Malaysia, Srilanka, Timor Leste, Pakistan, Zimbabwe, Thailand, Kamboja, Singapura, Pakistan dan Aljazair.

Turut mendampingi Presiden antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Mendagri Gamawan Fauzi, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkumham Amir Syamsuddin, dan Jaksa Agung Basrif Arief.
(G003/R010)