Airin Ngacir Saat Ditanya Dana Bansos di Kampus Ciputra

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Tangerang Selatan - Di tengah-tengah prahara kasus korupsi yang mendera suaminya Tubagus Chaeri Wardana, Airin Rachmi Diany tetap melaksanakan tugasnya sebagai Wali Kota Tangerang Selatan. Salah satunya, menghadiri peresmian Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) milik konglomerat dan arsitek Ciputra di Bintaro, Tangsel.

Airin tampak cantik mengenakan kerudung putih dan berkaos polo hijau. Airin dalam acara itu sempat memberikan sambutan mengenai lingkungan. Kampus milik Ciputra itu memang berkonsep hijau yang ramah lingkungan.

"Kampus Pembangunan Jaya ini visi dan misinya sama dengan Kota Tangerang Selatan, dengan konsep green kampus, kampus yang cinta lingkungan. Dibangunnya dekat dengan sawah jadinya lebih mendekatkan lagi dengan lingkungan," tutur Airin.

Hal itu disampaikannya saat meresmikan Universitas Pembangunan Jaya Jl Boulevard Bintaro, Bintaro Jaya Sektor 7 Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (2/11/2013).

"Ini musim pemanasan global, jadi konsep penghijauan harus dikedepankan, terutama di pendidikan. Jadi kampus Pembangunan Jaya menurut saya sangat mendukung sekali dengan visi misi Kota Tangerang," jelas Airin.

Airin, didampingi Pak Ci, panggilan akrab Ciputra, mencoba mobil listrik yang ada di depan kampus itu. Namun mobil itu tidak jalan, Airin hanya duduk di jok pengemudi mobil berkap terbuka yang menurut Rektor UPJ, Prof Gunawan Tjahjono mobil itu baru prototipe.

Tampak sekitar 5 ajudan mengelilingi perempuan cantik beranak 2 itu. Usai acara, Airin dicecar detikcom mengenai dana bansos di Provinsi Banten. Detikcom sempat mengetuk kaca mobil Toyota Crown hitam yang dinaikinya. Airin membuka kaca dan melempar senyum
Namun Airin enggan menanggapi. "Nanti ya Mas, nanti yaa.." katanya kepada detikcom. Airin lantas meninggalkan lokasi.

Terkait dana Bansos ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah yang cukup bermasalah. Wilayah yang dipimpin Ratu Atut Chosiyah kerap mengeluarkan dana tak wajar.

Dalam dokumen laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2012, terungkap sejumlah masalah dalam penyaluran dana bansos dan hibah. Ada yang berhubungan dengan pelaporan yang tak jelas dan kegiatan yang fiktif.

Aliansi Banten Menggugat (ABM) pernah mengadukan masalah ini ke KPK. Mereka menyoroti dana bansos dan hibah tahun anggaran 2011 yang digelontorkan Atut hingga Rp 340,4 miliar yang dibagikan kepada 221 lembaga/organisasi dan program bansos senilai Rp 51 miliar. Jumlah tersebut dua kali lipat dari anggaran sebelumnya pada tahun 2010 yang berjumlah Rp 145 miliar.

Sedangkan ICW menemukan banyaknya lembaga dan forum fiktif penerima bansos dan hibah. Ada 151 lembaga penerima hibah tahun 2011, namun banyak yang fiktif. Ada juga alamat penerima yang sama, sedangkan nama penerimanya tidak jelas. Terakhir, dana hibah Provinsi Banten ternyata juga banyak yang didistribusikan kepada lembaga-lembaga yang dipimpin oleh keluarga Atut, mulai dari suami, kakak, anak, menantu, dan ipar.

Misalnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) menerima hibah sebesar Rp 750 juta. Dekranasda dipimpin oleh suami Ratu Atut Chosiyah yang juga anggota DPR dari Banten, Hikmat Tomet. Ada juga dana untuk Karang Taruna yang dipimpin anak Ratu Atut, Andhika Hazrumy, senilai Rp 1,5 miliar. Total dana hibah yang masuk ke lembaga yang dipimpin oleh keluarga Gubernur mencapai Rp 29,5 miliar.

KPK sudah meningkatkan kasus dana bansos ini ke tingkat penyelidikan. Jubir KPK Johan Budi membenarkan bahwa sudah ada gelar perkara yang dilakukan tim pengaduan masyarakat untuk menaikkannya ke tahap penyelidikan. Namun Johan tidak tahu hasil gelar perkara tersebut.

"Setahu saya posisinya sekarang berada di antara dumas dan penyelidikan, mungkin masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi," ujar Johan, Rabu (30/10/2013)