RMOL. Kalangan DPR mendesak agar Kementerian Kehutanan
(Kemnhut) memperhatikan keberadaan Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN)
agar luasnya tidak makin menyusut. Selain itu, pemerintah pusat dan
daerah diminta juga meneliti keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Asing di hutan di kawasan Riau tersebut.
Anggota Komisi IV DPR
Wan Abubakar merasa prihatin dengan kondisi Taman Nasional Tesso Nillo
(TNTN) di Pelalawan, Riau yang dulu luasnya sampai 83 ribu hektare kini
hanya tersisa 24 ribu hektare karena digarap oleh masyarakat. Politisi
PPP itu menilai, hal ini terjadi karena tidak adanya ketegasan
pemerintah dalam hal ini Kemenhut atas status TNTN.
“Melihat
kondisi ini seharusnya Kemenhut melakukan verifikasi di lapangan, apakah
lahan tersebut bisa dipertahankan sebagai kawasan taman naisonal atau
dikembalikan sebagai lahan produktif untuk rakyat. Awalnya taman
nasional hanya 30 ribu hektare, kemudian di perluas menjadi 80 ribu
hektare, padahal 50 ribu hektare itu adalah perkebunan produktif,” ujar
Abubakar di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dilanjutkannya, lahan
tersebut memang sudah sejak puluhan tahun lalu di manfaatkan warga
sebagai perkebunan kelapa sawit, namun sejak 1986 keluar Surat Keputusan
(SK) dari Kemenhut yang menjadikan kawasan tersebut sebagai Taman
Nasional.
“Sayangnya, Kemenhut tidak melakukan verifikasi lebih
dulu. Dampaknya ya seperti sekarang, penyerobotan lahan oleh masyarakat.
Agar TNTN beserta isinya tetap terjaga, maka pemerintah tidak bisa
hanya mengandalkan pengawasan dari pemegang izin pemanfatan kawasan
hutan PT Inhutani IV, WWF (World Wide Fund) dan masyarakat setempat,”
sambungnya.
Dilanjutkan bekas Wakil Gubernur Riau tersebut,
Komisi IV DPR sudah pernah meminta Kemenhut untuk melakukan pembenahan
di lapangan termasuk memperjelas batas-batas wilayah kawasan taman
nasional. Namun, sampai saat ini belum terlaksana.
Sementara
itu, Anggota DPRD Riau dari Partai Demokrat, Tony Hidayat meminta
pemerintan provinsi (pemprov) mengevaluasi keberadaan LSM atau non
government organization (NGO) asing di TNTN. Pasalnya, NGO asing ini
merupakan agen luar negeri yang sengaja mencari-cari kesalahan Indonesia
untuk menyerang produk-produk negeri ini di pasar internasional.
“Kehadiran mereka (NGO asing, Red) patut dievaluasi. Mereka hanya
mencari kesalahan-kesalahan Indonesia dengan mengangkat isu tentang
lingkungan,” tuturnya kepada riauterkinicom. [Harian Rakyat Merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar