Jakarta (ANTARA News) - Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wiharto, mengatakan, pola pikir PNS yang masih ingin dilayani menjadi salah satu penyebab buruknya pelayanan publik.

"Mayoritas disebabkan oleh sumber daya manusia yakni pola pikir yang masih ingin dilayani. Padahal seharusnya dia menjadi pelayan bagi masyarakat," ujar Wiharto di sela-sela diskusi penilaian pelayanan publik di Jakarta, Kamis.

PNS yang mempunyai pola pikir seperti itu, lanjut dia, memperburuk pelayanan publik meskipun sarana dan prasarana sudah baik.

"Kalau pola pikirnya sebagai pelayan masyarakat, pasti tidak akan begitu terpengaruh jika sarana dan prasarana belum baik," ujarnya.

Oleh karena itu, Kemenpan terus mendorong terciptanya reformasi birokrasi, tata laksana, dan prosedur yang mulai digulirkan pada tahun ini.

Kemenpan menilai pelayanan publik di Tanah Air masih lemah di berbagai sektor. Misalnya masyarakat mengeluhkan tidak tepat waktunya seperti yang terjadi di Puskesmas, pungutan liar dalam pembuatan sertifikat tanah dan lainnya.

"Kemenpan terus mendorong agar setiap instansi publik menerapkan UU 25/2009 tentang pelayanan publik. Jika itu diterapkan, maka akan mengurangi terjadinya penyimpangan," katanya.

Dalam waktu dekat, Kemenpan juga merancang sistem penghargaan yang diberikan kepada instansi publik yang pelayanannya sudah baik.