Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ity Oktavia, meminta kepada anggota DPR RI untuk tidak lagi menggunakan bahan bakar jenis premium.

Pasalnya, pemerintah memberikan subsidi BBM, khususnya bahan bakar jenis premium kepada masyarakat kecil, bukan kepada masyarakat kelas menengah ke atas.

"Harus dari kita dulu sebab banyak anggota DPR RI yang masih menggunakan premium yang sebenarnya ditujukan untuk rakyat. Harusnya anggota DPR RI itu menggunakan pertamax plus, sebab premiun adalah bahan bakar bersubsidi untuk rakyat kecil. Kenapa sebagai anggota legislatif menggunakan premium," kata Ity di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa. 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga meminta kepada anggota DPR RI untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Jadi penerapan pada diri sendiri dulu baru kendalikan sama-sama terkait implementasinya," ungkap anggota DPR RI asal Banten itu.

Terkait dengan subsidi BBM dan Listrik yang dikurangi pemerintah, tentu akan memberikan dampak kepada masyarakat.

"Yang penting, implementasinya tepat sasaran. Kalau ada yang menyatakan tidak tepat sasaran, saya bilang bukan tidak tepat sasaran, tapi belum tepat sasaran. Program pemerintah sendiri bagus dan tinggal bagaimana pelaksanaannya saja. Itu tugas kita bersama-sama," ujarnya.

Ia menambahkan, dana pengurangan subsidi itu bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

"Saya sangat setuju dengan pemerintah. Hingga  2012 berkurang Rp6 triliun. Pemerintah sudah melakukan amanat UU dan bagaimana penghematan itu bisa digunakan untuk infrastrulktur," katanya.

Ia setuju bila APBN 2012 dikoreksi karena pengaruh ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat.

"Kalau kita dulu waktu buat APBN dengan kurs Rp9100 dan sekarang kurs Rp8800. Ini bisa jadi koreksi dan disitu ada nilai lagi yang bisa diefesienkan. Kalau Rp1300 triliun tak akan turun, cuma kursnya saja yang berubah," katanya.

Adapun penggunaan APBN 2012 harus digunakan tepat sasaran. Misalnya, dalam bidang pertanian, dimana pemerintah dalam bidang ketahanan pangan, dimana pemerintah menargetkan 10 juta ton beras tahun 2015 harus dapat dicapai.

"Misalnya dengan program pemerintah tentang ketahanan pangan dengan target 10 juta ton. Ini harus ditopang bukan hanya dari bibitnya saja, tapi juga infrastruktur seperti irigasi. Harus ada komunikasi Komisi IV dan Komisi V," pungkas Ity. (ANT)