VIVAnews - Indonesia dan Malaysia kembali bersengketa soal batas negara. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mempersoalkan patok batas negara di Kalimantan Barat yang dia duga bergeser dari garis seharusnya dan merugikan Indonesia.
Namun, pengamat militer dan pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jaleswati (LIPI) Pramodhawardani menilai masalah ini hanya soal teknis semata. Menurut dia, ada masalah lebih mendasar yang perlu dibenahi pemerintah menyikapi masalah tapal batas ini.
"Semua bermuara pada pemahaman NKRI. Kita perlu membenahi cara pandang terhadap ruang kehidupan bernegara NKRI," kata Jaleswari kepada VIVAnews.com.
Dia menilai langkah penyelesaian tapal batas negara RI selama ini hanya bersifat jangka pendek dan sangat reaktif. "Tidak pernah memecahkan persoalan," katanya.
Peneliti LIPI ini menegaskan, jika pemerintah memandang NKRI adalah harga mati, maka implementasinya harus bersesuaian. "Artinya, tak boleh sejengkalpun tanah Indonesia diambil negara lain," tegasnya. Hal ini kemudian diterjemahkan dengan memastikan batas negara dan menjaganya dengan ketat. "Kita kan tidak, terus saja berkutat dengan masalah wilayah kita dicaplok negara lain."
Jaleswari menegaskan, jika Indonesia tidak ingin terus dirongrong persoalan ini di masa depan, sejumlah kementerian yang terlibat harus duduk bersama. "Tidak bekerja sendiri-sendiri dan tumpang tindih," katanya.
Selain itu, dia juga mendesak agar dibuat grand design penyelesaian batas negara yang bersifat jangka panjang dan saling terhubung satu sama lain. (kd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar