Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - BUMN, BUMD maupun lembaga-lembaga perizinan dicurigai rawan korupsi. Karena itu harus terus diawasi agar tidak kecolongan. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto menengarai badan usaha yang menjadi 'ATM' bagi pejabat.
"BUMN, BUMD dan lembaga-lembaga perizinan rawan korupsi. Itu harus dipelototi, harus diawasi. Saya pernah iseng-iseng bertanya, 'katanya benar BUMN jadi ATM pejabat'. Pejabatnya bilang, 'itu susah pertanyaanya pak'. Berarti benar kan?" kata Bibit dalam dikusi Lembaga Penegak Hukum dan Strategi Nasional (LPHSN).
Diskusi bertajuk 'realistiskah KPK dibubarkan' digelar di RM Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2011). Hanya saja Bibit tidak menyebut pejabat mana yang dia maksud.
Bibit juga menyebut, tempat pelaksanaan proyek sebagai tempat keluarnya uang juga rawan korupsi. Sebab di tempat proyek tersebut sangat mungkin terjadi praktik yang tidak sesuai dengan kontrak atau instruksi yang telah dikeluarkan.
Mulai dari praktek mark-up nilai proyek hingga pertanggungjawaban fiktif atas hasil pelaksaannya.
"Misalnya tebal jalan 10 cm, dibuat cuma 8 cm, bedanya 2 cm. Tapi kalau dikali ratusan kilometer, sudah gemuk itu. Ada pertanggungjawaban fiktif dan mark-up. Ini permainan korupsi semacam itu," beber Bibit.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar